Pedoman PPB Tahun 2017

Dalam rangka pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program sampai dengan tahun 2019 meliputi: 1) Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu; 2) Pemberantasan IUU (Illegal, Unregulated, & Unreported) fishing; 3) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasanoverfishing dan meningkatkan intensitas penangkapan dikawasan underfishing sesuai batas kelestarian; 4) Kawasan konservasi perairan dalam 5 tahun menjadi 17 Juta Ha dan penambahan kawasan 700 Ha; 5) Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta tonsampai dengan tahun 2019; 6) Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan; 7) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar; 8) Penerapan best aquaculture untuk komoditas – komoditas unggulan; 9) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan; 10) Program perbaikan kapal bagi seluruh nelayan; 11) Program BBM murah khusus untuk nelayan; 12) Membangun infrastuktur penunjang kegiatan nelayan termasuk listrik dan jalan; 13) Membenahi izin penangkapan perikanan, Pungutan Hasil Perikanan (PHP), Solar, IMS, dan tonase kapal; 14) Membenahi dan memperkuat Kemenpera untuk Program Perumahan Nelayan; 15) Jaminan Kesehatan dan pendidikan bagi keluarga nelayan melalui Program KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (kartu Indonesia Pintar); 16) Mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan ZEE; 17) Perluasan Lahan Karamba Jaring Apung (KJA) 400 ribu ha; 18) Penyediaan kapal modern dan pelatihan bagi nelayan dan 19) Perlindungan Nelayan.

Untuk mendukung tercapainya program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan yang menangani penyuluhan perikanan memberikan dukungan berupa penyediaan sumber daya manusia kompeten melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.  Khusus untuk kegiatan penyuluhan, berupa penyediaan tenaga penyuluh perikanan.

Saat ini jumlah penyuluh perikanan PNS sebanyak 3.204 orang.  Jumlah tersebut dirasa masih sangat kurang untuk mendampingi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, mengingat 2/3 (dua per tiga) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lautan.  Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Penyuluh Perikanan adalah dengan mengangkat Penyuluh Perikanan Bantu sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan pasal 42 ayat (2). Oleh karena itu, Badan yang menangani penyuluhan perikanan tahun 2017 mengangkat Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 2.500 orang yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, mengolah data, serta pendampingan akses permodalan.

Tercapainya program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat didukung oleh ketersediaan data yang akurat dalam bentuk satu data (One data). Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengolah data (enumerator), Badan yang menangani Penyuluhan memberdayakan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai petugas pengolah data.

Dalam rangka sinergitas tujuan pencapaian target Kementerian Kelautan dan Perikanan serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, maka disusun Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2017.

Download Pedoman PPB Tahun 2017

Sumber : pusluh.kkp.go.id

Share