Hasil Rapat Koordinasi Ke-2 PPB Jateng di RM. Bang Khohar Ungaran Tanggal 11 Februari 2017

Tgl : 11 Februari 2017
 
Lokasi : RM Bang Khohar, Ungaran
 
Peserta : 74 orang; yang terdiri dari Kab. Grobogan 1 orang, Kab. Sragen 1 orang, Kab. Jepara 4 orang, Kab. Semarang 5 orang, Kota Magelang 2 orang, Kab. Kendal 2 orang, Kab. Wonogiri 2 orang, Kab. Tegal 2 orang, Kab. Batang 3 orang, Kab. Karanganyar 2 orang, Kab. Demak 1 orang, Kab. Pemalang 2 orang, Kab. Kebumen 6 orang, Kab. Sukoharjo 1 orang, Kab. Banyumas 1 orang, Kota Tegal 3 orang, Kab. Pati 1 orang, Kab. Wonosobo 1 orang, Kab. Purworejo 4 orang, Kota Salatiga 3 orang, Kab. Rembang 1 orang, Kab. Brebes 3 orang, Kota Pekalongan 1 orang, Kab. Banjarnegara 1 orang, Kab. Magelang 1 orang, Kab. Klaten 6 orang, Kab. Cilacap 6 orang, Kab. Pekalongan 5 orang, Kab. Kudus 1 orang, Kab. Temanggung 1 orang, dan Kab. Purbalingga 1 orang.
 
Hasil :
  1. Ada 3 provinsi yang menjadi sorotan Pusluh karena memiliki PPB terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Jawa Tengah selalu menjadi sorotan karena di Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang cukup besar dibanding wilayah lainnya.
  2. PPB Enumerator dan PPB Program harus bisa bekerjasama untuk dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kinerja PPB di Kabupaten/kota. Dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kinerja maka tidak akan menonjol salah satu antara PPB Enumerator dengan PPB Program, PPB Enumerator  menonjol sedangkan PPB Program tidak atau sebaliknya PPB Program menonjol sedangkan PPB Enumerator tidak.
  3. PPB di Kabupaten/Kota harus senantiasa berkoordinasi dan menjaga keharmonisan dengan dinas di daerah.
  4. Penilaian kinerja PPB berdasarkan ketepatan pengiriman laporan, baik email maupun fisik. Tim penilai kinerja PPB akan mengambil sampel beberapa laporan secara acak untuk di nilai laporan kerja PPB.
  5. Anggaran 2 bulan (November dan Desember) masih diusulkan oleh Pusluh dalam anggaran perubahan sehingga sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan terkait dengan honor PPB selama 2 bulan yang akan dilimpahkan di daerah.
  6. FKPPBI hingga saat ini masih terus memperjuangkan agar semua PPB dapat masuk dalam Revisi UU ASN dan dapat diangkat semuanya.
  7. Kegiatan Video Conference (vicon) akan dilaksanakan perkarisidenan yang akan difasilitasi oleh Kabupaten/Kota yang memiliki fasilitas penunjang vicon dan setiap Kabupaten/Kota wajib memiliki akun skype, minimal 1 akun skype setiap Kabupaten/Kota.
  8. Mengaktifkan website PPB Jateng dan mengisi dengan materi-materi penyuluhan, artikel/informasi bermanfaat, dan lain sebagainya.
  9. Grup whatsapp Forkom PPB Jateng akan dioptimalkan sebagai media konsultasi/diskusi dengan PJ Provinsi Jawa Tengah.
  10. Untuk saat ini untuk penyusunan laporan mengikuti format dari presentasi Bu Yuni dengan judul “Pedoman Kerja PPB 2017 Pusluhdaya KP – BPSDMPKP”.
  11. Dengan semakin beratnya perjuangan maka pada tahun ini Forkom PPB Jateng akan membuat kepengurusan organisasi yang lengkap.
  12. Semua PPB Jateng wajib membayar kas setiap bulannya sebesar Rp. 20.000,- dengan batas maksimal 1 minggu setelah honor cair. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda Rp. 10.000,-/orang.
  13. Untuk meningkatkan kinerja PPB Jateng di mata Pusluh maka pada lampiran laporan PPB Jateng akan diseragamkan. Lampiran tersebut yaitu daftar hadir kunjungan lapangan, hasil kunjungan lapangan dan dokumentasi kegiatan.
  14. Rakor ke-3 PPB Jateng rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang.
Share